Pasukan Elit TNI & Polri


Denjaka

Detasemen Jalamangkara (Denjaka) merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut.

Densus 88 Antiteror

Satuan khusus Polri ini dilatih secara khusus untuk menangani segala ancaman terorisme di Indonesia. Beberapa anggota juga direkrut dari Gegana.

Yontaifib

Batalyon Intai Amfibi (Yontaifib) merupakan satuan elit Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi dan pengintaian khusus.

Gegana

Pasukan Gegana memiliki kemampuan khusus seperti anti teror, penjinakan bom, intelijen, anti anarkis, dan penanganan KBR (Kimia, Biologi, Radioaktif).

Kopaska

Komando Pasukan Katak (Kopaska) bertugas sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa (kamikaze), penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, dll.

Pasukan Pelopor

Resimen Pelopor bertugas membina dan meningkatkan kemampuan personil dan mengerahkan kekuatan Satuan atas perintah Kakor Brimob Polri.

Kopassus

Komando Pasukan Khusus (Kopassus) memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti teror.

Brimob

Brigade Mobil (Brimob) tugas utamanya adalah penanganan terrorisme domestik, penegakan hukum berisiko tinggi, penyelamatan sandera, dan penjinakan bom.

Paskhas

Korps Pasukan Khas (Paskhas) memiliki kualifikasi para-komando serta kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya.

Tontaipur

Peleton Intai Tempur (Tontaipur) memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di rawa, laut, hutan, gunung, dan perkotaan.

Batalyon Raider

Batalyon Raider Sebagai kekuatan penindak, kekuatan satu batalyon raider setara tiga kali lipat kekuatan satu batalyon infanteri biasa di TNI AD.

Sat 81/Gultor

Sat 81/Gultor adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan Grup dan merupakan Prajurit terbaik dari seluruh Prajurit TNI.



Pertahanan dan keamanan negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara, tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya.

Pertahanan dan keamanan Negara Indonesia dalam perwujudannya tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan peran TNI dan Polri. Pada era pasca reformasi keberadaan TNI dan Polri dipisahkan yang sebelumnya berada dalam satu wadah komando (ABRI), hal tersebut merupakan suatu upaya mewujudkan profesionalisme dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara.

Peran TNI dan Polri sebagai aktor dalam bidang pertahanan dan keamanan secara institusional dipisah tugas wewenang dan tanggung jawabnya, TNI membidangi pertahanan dan Polri membidangi keamanan. Ditemukannya beberapa persoalan terkait antara TNI dan Polri dalam upaya mewujudkan pertahanan dan keamanan, maka diperlu diteliti untuk pemecahannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuwalitatif, yaitu dengan membuat analisis terhadap wacana penafsiran teks dokumen resmi hingga menghasilkan sebuah gambaran permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan TNI dan Polri dalam sistem pertahanan dan keamanan dari beberapa periode mengalami perubahan.

Pada era pasca reformasi ditemukan adanya berbagai macam persoalan.Terpisahnya TNI dan Polri sebagai aktor bidang pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam regulasi, dalam implementasinya terdapat berbagai kendala yang dapat menimbulkan terhambatnya upaya perwujudan pertahanan dan keamanan negara.

Tidak terjalinnya mekanisme hubungan antara TNI dan Polri dengan baik maka menimbulkan menurunnya kapasitas dan kapabilitas masing-masing aktor dalam menjalankan tugasnya. Kelemahankelemahan dalam sistem pertahanan negara dan sistem keamanan dalam negeri baik kelemahan struktural, prosedural maupun subtansial, merupakan faktor yang dominan menurunnya kemampuan para aktor keamanan dalam mengahadapi ancaman-ancaman yang muncul membahayakan negara.

Undang- undang yang terkait dalam pengaturan sistem pertahanan dan keamanan Indonesia ditemukan beberapa pasal yang menjadi penyebab persoalan. Oleh karenanya keterkaitan bidang pertahanan dan keamanan yang menjadi tugas wewenang dan tanggung jawab TNI dan Polri memerlukan pengarturan mekanisme hubungan antara TNI dan Polri.

Namun demikian kejelasan mekanisme hubungan antrata TNI dan Polri belum secara rinci diatur oleh regulasi. Dalam konteks pentingnya pertahanan dan keama nan Indonesia maka perlu upaya merumuskan kejelasan mekanisme hubungan antara TNI dan Polri dalam sitem pertahanan dan keamanan.

Sumber: http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/40640 (Hubungan TNI-Polri dalam sistem pertahanan dan keamanan Indonesia pasca reformasi)